Tags: Peraturan Mendagri 2009. Jabatan fungsional guru adalah. Ak Senin, 29 Juni 2020 Be a good Taxman UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN stdtd UNDANG. - 2 - Mengingat: 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan nomor 16 tahun 2009. Peraturan baru ini merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Permenegpan dan RB No. U. undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata. NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali. GURU DAN ANGKA. MENTERI KEUANGAN, Menimbang. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. I. Pasal 25 (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 28 LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL: 10 November 2009 RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN KODE SATUAN HASIL PELAKSANA 1 PENDIDIKAN 1. tentang. Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya. 42, LN. bahwa demi terwujudnya penyelenggaraan bangunan yang tertib, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. mencabut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M. Lahirnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang sebagai moment penting perjalanan profesi guru di Indonesia. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI . 55 halaman dengan lampiran. Undang-Undang, 16 TAHUN 2009. JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru, pengertian dari jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. presiden republik indonesia, menimbang : Mengingat : 1. NOMOR 16 TAHUN 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya didalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat UU Nomor 6 Tahun 1983. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);. 25 Mar 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. (2009. bahwa sebagai acuan dalam penyusunan programa penyuluhan pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangUndang-Undang Nomor : 16 TAHUN 2009. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik. NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nomor: 16: Tahun: 2009: Tentang: PENETAPAN PERPU 5-2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 Maret 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, de-wan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan. 22 Tahun 2008: 2008: Tentang : Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: 147:___,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2021 . go. Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 s. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun. Judul. TENTANG. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara. Menimbang : a. Baca Juga : Download Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2019. UMUM Untuk lebih mendorong pengembangan reksadana di Indonesia, serta meningkatkan peran reksadana untuk menyerap obligasi dan meningkatkan likuiditas pasar obligasi di Indonesia, perlu untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan. E. Republik Indonesia. 2. UMUM; Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 17 TAHUN 2009 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden. :-Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 28 December 2009: Tanggal Pengundangan: 28 December 2009: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber: LEMBARAN. Menimbang : a. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 8. , M. Rab, 25 Mar 2009. 02/06/2008 Tanggal 16 Mei 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di. pdf: Detail : Peraturan. 1. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. Permen PAN No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. KREDIT. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. Undang-undang (UU) NO. Tanggal Ditetapkan. 03/2015. September. MENPAN. View. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur. Keterangan. bahwa Terbading juga menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh s. Menimbang : a. ANGKA. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan. Diubah dengan : PERPU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU/2009/16) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. 16 Tahun 2009 (RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029) Angga Iswara. Mengikuti pendidikan dan 1. - ketentuan Pasal 1 - ketentuan Pasal 3 - ketentuan Pasal 6 - ketentuan Pasal 8 - ketentuan Pasal 9 - ketentuan huruf a Pasal 10 dan ketentuan huruf c dihapus - ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat. NOMOR 16 TAHUN 2009. Nomor. Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun. . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009. 211, TLN NO. PENGERTIAN PAJAK MENURUT AHLI MANAJEMEN UNIBA TAHUN 2018 • “Iuran rakyat kepada Kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Prof. Menimbang bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan. NOMOR 16 TAHUN 2014. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;NOMOR : 16/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. NOMOR 16 TAHUN 2009. dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, dan diubah kembali dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 telah mengatur tentang ketentuan pidana. Bali No. Terjemahan Peraturan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. TENTANG. ANGKA. nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. nom,or 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang . NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN KODE. UJI MATERI. Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa. nomor 16 tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik. TANGGAL: 10 November 2009. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur. UU No. JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan. bagi rekan guru yang akan mengurus kenaikan pangkat, sebaiknya telaah permen 16 tahun 2009 dulu, karena ada perubahan yang sangat mendasar. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 16. 03/2015. E. 16/PRT/M/2009. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Mencabut Perka ANRI Nomor 9A Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Tsunami Aceh. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang. PERMEN NOMOR 16 TAHUN 2009. Cit. NOMOR 16 TAHUN 2000. 1. DENGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Widodo, Arie. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Penagihan Pajak Pajak. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. t. Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada tanggal 23 Oktober 2009 di Jakarta. NOMOR 58 TAHUN 2009 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009 STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI I. I. Definisi: BN. nom,or 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang . Aplikasi Penilaian Kinerja Guru (PKG Guru) dan Aplikasi PKKS Terbaru Versi 2021-2022 . Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. 03/2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 8 Tahun 2009. . bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 993 Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah. UU No. Menurut Permenpan RB Nomor 16 [Tahun] 2009 (Tentang) Jabatan Fungsional Guru & Angka Kreditnya, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, & mengevaluasi peserta didik 5 pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, &. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa Penyuluhan Pertanian; b. NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,. tentang. Permenkes Nomor 34 Tahun 2014. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. *) Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Dicabut sebagian dengan : UU No. I. Peraturan Dirjen Pajak, PER - 16/PJ/2016. Mengingat : 1. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas. Reformasi Birokrasi Nomor:16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kopetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan, untuk meningkatkan keprofesiannya. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Didalam ketentuan pidana ini diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnyaoleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru. Menimbang : a. UNSUR. DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. nomor 16/ pmk. NOM,OR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5. NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RepublikMenurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. TENTANG DATABASE PERATURAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan;Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan guru sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. 3984, LL SETNEG : 34 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 16 Tahun 2009. NOMOR 16 TAH U N 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. tentang. NOMOR 16 TAH U N 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pdf. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.